BELITUNG , Babel expost – Kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Binga, Belitung, kembali menjadi sorotan tajam publik. Seorang pria berinisial Frans diduga kuat menjadi aktor di balik praktik pencurian dan perdagangan ilegal BBM solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat pesisir tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi pada Senin (23/3/2026), dugaan penyalahgunaan ini terungkap saat Frans membawa sejumlah jerigen berisi BBM solar menggunakan mobil Panther miliknya. Kejadian bermula ketika mobil tersebut mengalami kebocoran ban di area bengkel, sehingga jerigen-jerigen berisi minyak tersebut sempat disimpan di gudang bengkel untuk sementara waktu.
“Dua minggu yang lalu, itu pas ban bocor, minyaknya ditaruh di dalam gudang bengkelnya,” ujar sumber terpercaya kepada redaksi, membenarkan bahwa minyak tersebut diambil langsung dari SPBN Tanjung Binga Belitung.
Namun, dugaan ini bukanlah insiden tunggal. Menurut keterangan sumber, praktik ini telah menjadi rutinitas yang dilakukan Frans. Setiap kali pasokan solar tiba di SPBN, ia selalu menampung BBM tersebut dan kemudian menjualnya ke pihak lain di luar kalangan nelayan.
BBM yang seharusnya menjadi hak dan penunjang aktivitas nelayan tersebut disalahgunakan menjadi bisnis pribadi. Frans dituduh menimbun dan menjual kembali solar subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi, memanfaatkan situasi pasar yang sedang bergejolak.
Saat ini, isu kelangkaan minyak sedang ramai diperbincangkan pasca konflik yang terjadi di Timur Tengah. Publik menilai situasi ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang disebut sebagai "mafia BBM" untuk meraup keuntungan besar dengan cara menampung stok subsidi dan menjualnya secara ilegal.
Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan luas di masyarakat. Harapan besar kini disematkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak tegas. Publik menuntut dilakukannya penyelidikan dan pengusutan mendalam atas laporan dugaan penyalahgunaan ini, serta menuntut kejelasan mengapa hingga saat ini APH dinilai masih diam dan tidak bergerak menindaklanjuti praktik yang merugikan kepentingan umum tersebut.
Tags:
Berita