Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
Di negeri ini, waktu bukanlah sesuatu yang berharga. Setidaknya, bukan waktu rakyat kecil.
Di Pelabuhan Tanjungkalian, waktu bisa direntangkan seperti karet dengan 12 jam menunggu, dua hari tertahan, tiga malam menginap di pinggir jalan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang darurat. Bahkan tidak ada yang merasa bersalah.
ASDP tampak tenang.
Seolah-olah antrean sepanjang satu kilometer hanyalah dekorasi tahunan. Seolah-olah ratusan pemudik yang tidur di kolong truk adalah bagian dari budaya, bukan tragedi.
Padahal, dalam logika negara modern, waktu adalah hak.
Dalam perspektif Administrasi Publik, pelayanan publik tidak hanya soal tersedia atau tidak, tetapi soal kualitas, kepastian dan efisiensi. Ketika masyarakat menunggu tanpa kepastian, maka negara telah gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Namun di Tanjungkalian, kegagalan itu telah menjadi rutinitas.
Mudik bukan sekadar perjalanan. Ia adalah ritus sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Namun negara memperlakukannya seperti peristiwa mendadak.
Padahal setiap tahun, pola yang sama selalu terjadi:
Lonjakan penumpang
Kepadatan kendaraan
Keluhan pelayanan
Evaluasi yang terlambat
Pertanyaannya sederhana apakah ASDP benar-benar tidak belajar atau memang memilih untuk tidak belajar?
Dalam studi Manajemen Transportasi, fenomena musiman seperti Lebaran disebut sebagai predictable peak demand. Artinya, lonjakan sudah bisa dihitung, dimodelkan dan diantisipasi.
Namun di bawah pengelolaan PT ASDP Indonesia Ferry, prediksi tampaknya kalah oleh kebiasaan menunggu masalah terjadi terlebih dahulu.
Rudi Hartono dan Fendi bukan ekonom. Mereka hanya kepala keluarga.
Namun keputusan mereka lebih rasional daripada kebijakan negara.
Dengan selisih biaya jutaan rupiah antara pesawat dan jalur darat–laut, mereka memilih opsi yang lebih murah. Ini adalah logika dasar dalam Ekonomi Mikro yaitu meminimalkan biaya untuk memaksimalkan kesejahteraan.
ASDP lalai menyediakan infrastruktur yang layak untuk pilihan tersebut.
Sehingga muncul paradoks:
Transportasi murah = penderitaan panjang
Transportasi mahal = kenyamanan
Ini bukan sekadar masalah transportasi. Ini adalah ketimpangan akses.
Penjelasan klasik pun muncul:
Kapal dalam perawatan
Pasang surut air laut
Lonjakan penumpang
Semua benar. Tapi semua juga tidak cukup.
Karena dalam teori Manajemen Risiko, justru faktor-faktor itulah yang harus diprediksi dan dikelola.
Jika dua kapal besar tidak beroperasi menjelang Lebaran, itu bukan musibah. Itu adalah keputusan.
Setiap keputusan memiliki konsekuensi.
Di sini, konsekuensinya adalah:
Truk logistik tertahan berhari-hari
Pemudik kehilangan waktu dan uang
Sistem antrean menjadi tidak relevan
Dalam bahasa sederhana bahwa manajemen tidak gagal tetapi ia tidak pernah benar-benar bekerja.
Antrean bukan sekadar barisan kendaraan. Ia adalah simbol.
Simbol dari:
Ketidakpastian
Ketidakadilan
Ketidakefisienan
Dalam Sosiologi, antrean panjang tanpa sistem menciptakan social frustration yaitu ketegangan sosial yang bisa meledak kapan saja.
Namun di Tanjungkalian, frustrasi itu diredam oleh satu hal yaitu pasrah.
Masyarakat sudah terlalu terbiasa untuk berharap lebih.
Pelabuhan Tikus: Keresmian Dikalahkan Oleh Ketidakresmian
Di saat pelabuhan resmi lumpuh, Pelabuhan Sungai Selan justru hidup.
Pelabuhan tanpa izin. Tanpa sistem tiket digital. Tanpa protokol formal.
Namun lebih cepat. Lebih fleksibel. Lebih “manusiawi”.
Ini adalah ironi paling telanjang.
Dalam penelitian Journal of Transport Geography (2018), disebutkan:
Sistem transportasi informal muncul sebagai respons terhadap kegagalan layanan formal.
Artinya, keberadaan pelabuhan tikus bukan penyimpangan. Ia adalah koreksi alami.
Namun koreksi ini berbahaya.
Karena tanpa regulasi, keselamatan menjadi taruhan.
Saryadi kehilangan Rp1,5 juta bukan karena bodoh.
Ia kehilangan uang karena sistem tidak transparan.
Calo hadir ketika:
Informasi tidak jelas
Akses terbatas
Kepastian tidak ada
Dalam Ekonomi Institusional, ini disebut sebagai institutional void.
Kekosongan institusi diisi oleh aktor informal.
Selama kekosongan itu ada, calo akan selalu hidup.
Pejabat datang. Meninjau. Berjanji.
Namun semua itu terjadi setelah:
Antrean mengular
Penumpang terlantar
Sistem runtuh
Ini bukan kepemimpinan. Ini reaksi.
Dalam Kebijakan Publik, kebijakan reaktif selalu lebih mahal daripada kebijakan preventif.
Namun tampaknya, biaya itu selalu dibayar oleh rakyat.
Solusi: Dari Tambal Sulam ke Reformasi Total
1. Revolusi Digitalisasi Antrean
Sistem tiket berbasis waktu wajib ditegakkan
Integrasi penuh dengan aplikasi digital
Buffer zone hanya untuk kendaraan dengan jadwal valid
2. Penambahan Infrastruktur Nyata
Usulan Markus tentang dermaga baru harus dipercepat.
Namun bukan hanya dermaga:
Tambah kapal
Tambah kru
Tambah kapasitas logistik
3. Legalisasi Pelabuhan Alternatif
Pelabuhan Sungai Selan harus:
Dilegalkan
Distandarisasi
Diawasi
4. Transparansi Total Sistem Tiket
Harga real-time
Informasi terbuka
Edukasi publik
5. Manajemen Musiman Berbasis Data
Mengacu pada standar International Maritime Organization:
Simulasi tahunan
Prediksi berbasis data historis
Koordinasi lintas wilayah
Mudik adalah tentang pulang.
Namun di Tanjungkalian, pulang berubah menjadi perjuangan.
Jika negara tidak mampu mengelola satu pelabuhan saat Lebaran, maka pertanyaannya bukan lagi soal kapasitas.
Tetapi soal kemauan.
Selama kemauan itu tidak ada, antrean akan terus menjadi wajah asli pelayanan publik di negeri ini.
Tags:
Berita>Peristiwa>Daerah