MENTOK ,Babel expots – Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di perairan Tembelok dan Kranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kembali menggeliat hidup dan beroperasi secara masif pasca-Lebaran 2026. Ironisnya, meski aparat penegak hukum kerap turun tangan melakukan penertiban, praktik ilegal ini justru berjalan seolah memiliki "sistem" dan "payung" tersendiri yang membuatnya sulit mati.
Pantauan di lapangan, Rabu (2/4/2026), ratusan ponton tambang terlihat berkerumun dan menghentikan operasi sejenak. Mereka diduga telah mendapatkan "info" atau kabar mengenai rencana penertiban yang akan dilakukan hari ini. Padahal, sehari sebelumnya ribuan mesin terdengar menderu tanpa henti merusak ekosistem laut.
"Kami Tidak Segan Bertindak"
Kapolsek Mentok, Iptu Rusdi Yunial, yang turun langsung memimpin apel dan himbauan, menegaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan terakhir bagi para pelaku untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut secara sukarela.
"Hari ini kami turun, baik di darat maupun laut, dari Polres Bangka Barat untuk menyampaikan pesan agar para penambang yang ada di Tembelok Kranggan ini untuk segera mengosongkan aktivitas menambang. Namun kalau masih tidak mengindahkan, maka kami tidak segan untuk melakukan penindakan tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Rusdi di hadapan para pemilik dan awak ponton.
Ia pun meminta pesan ini disampaikan ke rekan-rekan lain yang tidak hadir, agar segera meninggalkan area tersebut.
Diketahui, ini bukan kali pertama himbauan dilakukan. Sudah ketiga kalinya aparat datang memberikan peringatan di bawah komando Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha. Namun, ketika ditanya apakah akan ada tindakan tegas berupa penyitaan ponton yang terparkir, Kapolsek Rusdi mengalihkan ke satuan kerja lain.
"Soal penarikan atau penyitaan, silakan tanyakan langsung ke pihak Polair," ujarnya singkat.
Klaim Mengejutkan: "Kami Tidak Berani Kalau Tidak Disuruh"
Yang menjadi sorotan tajam dan memunculkan tanda tanya besar adalah pernyataan dari sumber di lingkungan penambang itu sendiri. Mereka mengaku, kehadiran mereka di lokasi bukan tanpa aturan, melainkan memiliki struktur koordinasi yang jelas.
"Kami di sini baru datang menarik dari laut daerah, kami datang ada pengurus-pengurus kami yang gandeng. Kalau kami tidak ada yang suruh, tidak berani kami datang," ungkap sumber tersebut dengan nada yang menyiratkan adanya otoritas lain di balik layar.
Pernyataan ini membuka fakta bahwa aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut bukanlah aksi main-main atau spontan, melainkan sudah terorganisir, memiliki sistem "pungutan", hingga pembagian hasil yang diduga berjalan sangat terstruktur.
Paradoks Penegakan Hukum
Di satu sisi, aparat tampak serius melakukan penindakan dan himbauan. Namun di sisi lain, praktik ilegal ini justru tumbuh subur dan berani beroperasi secara terang-terangan. Hal ini memicu kecurigaan kuat di masyarakat bahwa masih ada celah, kelalaian, atau bahkan "izin tidak resmi" yang membuat hukum seolah tumpul di wilayah tersebut.
Masyarakat kini menuntut jawaban: Siapa sebenarnya "pengurus" dan pihak yang memberi perintah tersebut? Apakah penertiban ini hanya sekadar sandiwara, atau benar-benar akan dibongkar habis hingga ke akar-akarnya?
Publik berharap, janji tindakan tegas tidak hanya menjadi wacana, namun dibuktikan dengan pembongkaran jaringan, termasuk siapa saja yang bermain di balik layar dan mengatur bisnis haram ini.
Tags:
Berita