Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
TEMPILANG, BANGKA BARAT — Suara mesin diesel perahu nelayan biasanya menjadi penanda dimulainya kehidupan di pesisir Kecamatan Tempilang, Bangka Barat. Sejak dini hari, perahu-perahu kayu berangkat perlahan meninggalkan bibir pantai, membawa para nelayan menuju laut yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Namun dalam dua bulan terakhir, suasana itu perlahan berubah.
Di Desa Tanjung Niur, Jumat (15/05/2026) siang, deretan perahu justru tampak lebih lama tertambat di tepi pantai. Sebagian lambung kayu mulai ditumbuhi lumut. Mesin diesel yang biasanya hidup hampir setiap hari kini lebih sering diam.
Kelangkaan solar membuat banyak nelayan tidak mampu melaut seperti biasa.
Situasi itu yang kemudian mendorong perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mustofah, turun langsung ke Desa Tanjung Niur untuk mendengarkan keluhan masyarakat pesisir terkait distribusi BBM subsidi.
Kunjungan tersebut berlangsung sederhana. Mustofah duduk bersama nelayan di rumah warga yang berada tidak jauh dari garis pantai. Dalam suasana santai, para nelayan mulai menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama dua bulan terakhir.
“Sekarang kami susah melaut. Solar susah dicari,” ujar seorang nelayan.
Bagi masyarakat pesisir Tempilang, laut bukan hanya tempat bekerja. Laut menjadi sumber utama penghasilan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga penopang ekonomi rumah tangga sehari-hari.
Karena itu, ketika solar sulit didapat, dampaknya langsung terasa terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
“Jatah nelayan seminggu cuma empat tank. Padahal minimal lima tank supaya bisa normal melaut,” kata nelayan lainnya.
Sejumlah nelayan mengaku kini harus mengurangi frekuensi melaut karena keterbatasan bahan bakar. Jika sebelumnya mereka dapat turun ke laut hampir setiap hari, kini sebagian hanya mampu dua kali dalam sepekan.
Akibatnya, hasil tangkapan ikan ikut menurun.
“Terkadang pulang tidak bawa ikan banyak. Solar saja susah,” ujar seorang nelayan paruh baya.
Menurut nelayan, rata-rata kebutuhan solar untuk satu perahu mencapai sekitar 10 liter per hari. Sementara jumlah nelayan pengguna mesin diesel di wilayah Tempilang diperkirakan lebih dari 150 orang.
Persoalan lain muncul karena sebagian besar nelayan belum masuk dalam pendataan resmi penerima BBM subsidi.
Dalam diskusi di Kantor Desa Tanjung Niur bersama perangkat desa dan pendamping HNSI Bangka Barat, terungkap bahwa banyak nelayan masih terkendala administrasi.
Sebagian belum memiliki kartu Kusuka. Sebagian lainnya belum mengubah status pekerjaan di kartu tanda penduduk menjadi nelayan.
Padahal dokumen tersebut menjadi syarat penting dalam pendataan penerima BBM subsidi.
Mustofah mengatakan HNSI Babel akan membantu proses pendataan nelayan agar distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Kalau saya datang ke DKP Provinsi tanpa data, maka saya tidak bisa mengurusi persoalan nelayan di Tanjung Niur,” katanya.
Ia menjelaskan, pendataan membutuhkan beberapa syarat seperti foto perahu, foto nelayan, surat keterangan nelayan dan kartu Kusuka.
“Kalau desa kesulitan, kami bantu sampai selesai,” ujarnya.
Di Desa Tanjung Niur sendiri, saat ini baru terdapat dua kelompok nelayan resmi, yakni Kelompok Berkah Jaya yang dipimpin Robin dan Kelompok Kepiting Laut Bersatu yang diketuai Hadiran.
Jumlah anggota aktif dari kedua kelompok tersebut sekitar 40 orang.
Sementara lebih dari 110 nelayan lainnya masih bekerja secara mandiri tanpa kelompok resmi.
Menurut Mustofah, kondisi itu membuat sebagian nelayan belum terakomodasi dalam sistem distribusi BBM subsidi.
“Kalau nelayan mandiri ini dibuatkan kelompok, semuanya akan lebih mudah diurus,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah nelayan juga menyampaikan dugaan adanya ketidaktepatan distribusi solar di lapangan.
“Kami merasa ada permainan solar,” ujar seorang nelayan.
Mereka berharap distribusi BBM diprioritaskan kepada nelayan yang benar-benar aktif melaut.
“Kami cuma minta yang aktif melaut dulu dibantu,” kata nelayan lainnya.
Menanggapi hal itu, Mustofah menegaskan HNSI Babel akan menjadi penghubung antara masyarakat nelayan dengan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga pihak terkait termasuk PT Timah agar solusi atas persoalan nelayan segera ditemukan.
Menurut dia, persoalan distribusi solar tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
“Harus ada tindakan nyata supaya nelayan bisa kembali bekerja dengan tenang,” ujarnya.
Usai dari Tanjung Niur, rombongan HNSI Babel melanjutkan kunjungan ke Desa Benteng Kota untuk berdiskusi dengan nelayan dan pengelola SPBN mengenai distribusi BBM.
Dalam pertemuan itu, pengelola SPBN disebut berkomitmen memperbaiki pelayanan distribusi BBM agar lebih tepat sasaran bagi nelayan Tempilang.
Sekretaris Desa Tanjung Niur yang hadir dalam diskusi juga mengakui pemerintah desa mengalami kendala dalam pendataan nelayan karena sebagian masyarakat belum tertib administrasi.
“Terkadang masyarakat susah diatur, sehingga kami dari desa juga kesulitan mendapatkan data lengkap,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah desa memastikan siap membantu seluruh proses pendataan agar distribusi solar lebih tepat sasaran.
Selain persoalan BBM, diskusi juga menyinggung perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan yang selama ini masih minim.
Di sela pertemuan, Mustofah mengingatkan pentingnya persatuan masyarakat pesisir dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.
Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di Desa Permis mampu memperjuangkan manfaat sosial dari keberadaan usaha tambak udang bagi masyarakat sekitar.
“Kalau masyarakat bersatu, perusahaan juga harus menghargai masyarakat. Harus ada manfaat untuk desa, nelayan, tempat ibadah dan masyarakat terdampak,” katanya.
Menjelang sore, suasana pesisir Tanjung Niur mulai kembali tenang. Beberapa nelayan duduk di dekat perahu mereka. Ada yang memperbaiki jaring, ada pula yang membersihkan mesin diesel yang sudah beberapa hari tidak digunakan.
Seorang nelayan tua kemudian berbicara pelan sambil menatap laut.
“Sebenarnya kami tidak minta kaya,” katanya.
Ia mengusap tangannya yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja di laut.
“Kami cuma ingin bisa melaut seperti biasa. Kalau solar ada, kami bisa kerja. Anak-anak bisa makan.”
Bagi masyarakat pesisir Tempilang, harapan itu terdengar sederhana. Namun di tengah krisis solar yang mereka hadapi hari ini, harapan tersebut menjadi sesuatu yang sedang diperjuangkan bersama.
Tags:
Berita